Digital Forensics

Virus?? atau kasus CyberCrime?

Rekening milik seorang nasabah Bank menghilang hampir 50jt

Virus atau kasus cybercrime?? Ini yang sedang dialami oleh seorang nasabah sebuah bank tepatnya di Bengkulu. Nasabah ini bernama Firdaus adalah nasabah dari bank Mandiri dan uang yang hilang sejumlah Rp. 49.157.889,- tepatnya. Kronologi kejadianya adalah pada tanggal 15 Juni 2015 saat itu Firdaus melakukan transaksi non tunai (beberapa sumber mengatakan transaksi itu dilakukan via mobile banking dan beberapa sumber mengatakan via internet banking, entah sumber mana yang benar) sebesar Rp. 8.465.000,-. Sebelum melakukan transfer, Firdaus mengecek saldo rekening terdapat uang sejumlah Rp. 109.845.727,-. Dan setelah melakukan transfer, alangkah terkejutnya Firdaus ketika mengecek saldo yang ada di rekeningnya karena saldonya hanya tersisa Rp. 52.216.338, hamper 50 juta uangnya hilang misterius.

Selanjutnya Firdaus mendatangi Bank Mandiri dan lakukan cetak rekening dan ternyata uang sejumlah hamper 50 juta tersebut masuk ke rekening BTN. Rekening itu kepunyaan seorang warga finlandia (ada beberapa sumber yang menyertakan tulisan nama yang berbeda, ada yang menuliskan pemilik bernama Risto Matillah ada yang menyebutkan Ristomatila. Entah mana yang benar, namanya juga berita dan belum dipastikan kebenaranya)hehehe, pemilik tersebut berdomisili di Bali. Firdaus mengaku tidak melakukan transfer ke rekening tersebut dan tidak tahu mengapa uangnya bisa masu ke rekening tersebut.

Akan tetapi kehebohan tidak berhenti hanya disitu, pada tanggal 19 Juni 2015 Firdaus mengaku terdapat uang masuk sebanyak uang yang telah hilang kedalam rekeningnya. Namun anehnya lagi uang tersebut tidak bisa ditarik dari rekening. Dan keanehan kembali muncul, setelah uangnya kembali dan tidak bisa di tarik, ternyata saldo rekening firdaus malah bertambah menjadi 100 triliun. Firdaus kembali bingung dibuatnya, lalu firdaus menghubungi pihak Bank Mandiri untuk melaporkan hal yang terjadi. Setelah itu firdaus kembali dibuat bingung karena tidak lama berselang dia menyebutkan jika uang senilai 100 triliun yang masuk ke rekeningya menghilang kembali bersama dengan uang hamper 50 juta yang telah kembali.

Mengutip dari The U.S. Departement of Justice megatakan bahwa computer crime sebagai:”…any illegal act requiring knowledge of Computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Pengertian lainnya diberikan oleh Orhanization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.

Sedangkan menurut Eoghan Casey “Cybercrime is used throughout this text to refer to any crime that involves computer and networks, including crimes that do not rely heavily on computer”. Ia mengkategorikan cybercrime dalam 4 kategori yaitu :

Polri dalam hal ini unit Cybercrime menggunakan parameter berdasarkan dokumen kongres PBB tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal:

Internet bangking saat ini bukan istilah hal yang baru lagi didengar. Hususnya untuk wilayah perkotaan, karenaakses jaringan internet yang semakin membaik serta pelayanan Bank yang semakin maju membuat layanan masyarat semakin cepat, maka dari itu internet banking memudahkan para nasabah dalam proses transfer atau menerima tranfer uang dari nasabh lain. Bukan hanya proses transfer akan tetapi mutasi saldo, dan berbagai fitur lain yang disediakan bank semakin luas.

Internet banking juga memungkinkan para nasabah untuk melakukan pembayaran secara onlin. Internet bangking juga memberikan akomodasi kegiatan perbankkan melalui jaringan komputer kapan saja dan dimana saja dilakukan dengan cepat, mudah dan aman karena sudah didikung dengan sistem keamanan yang kuat. Hal ini digunakan untuk jaminan kemananan dan kerahasiaan data serta transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Selain menguntungkan para nasabah, pihak bank juga relatif lebih efisien tingkat kecepatan pelayanan dalam menangani aktifitas para nasabah.

Dalam hal tersebut perkembangan internet banking pihak bank harus selalu memperhatikan tingkat keamanan dan perlindungan terhadap nasabah yang berhubungan dengan privasi setiap nasabah. Selain itu, pihak bank juga harus menyampaikan produk yang dimiliki bank dalam pelayanan, bukan hanya keunggulan produk akan tetapi juga harus menampaikan tingkat keamanan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Maka dari itu perkembangan sistem di dunia maya semakin meningkat, begitu pula kasus kejahatan atau yang sering dikenal cybercrime semakin meningkat, begitu juga dengan internet bangking juga termasuk kedalam kategori kejahatan cybercrime.

Analisa Kasus

Kelalaian nasabah dalam menggunakan internet menjadi salah satu faktor terjadi kesalahan yang dilakukan oleh nasabah Firdaus. Maka dalam posisi ini nasabah dalam posisi lemah dalam menuntut hak-hak tersebut, akan tetapi pihak keamanan dan otoritas perbankkan sedang melakukan investigasi menyeluruh atas kasus tersebut.

Berikut keuntungan Internet Banking:

Kelemahan Internet Bankking:

Solusi alternatif:

1. Identifikasi sumber-sumber dan aset-aset yang akan dilindungi.
2. Analisa kemungkinan ancaman dan konsekuensinya.
3. Perkirakan biaya atau kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan.
4. Analisa potensi tindakan penangkal dan biayanya serta kerugian lainnya.
5. Mekanisme pengamanan yang sesuai.
6. Perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur perbankan nasional yang memiliki pusat penyimpanan, pemrosesan data atau informasi dan transaksi perbankan yang letaknya di luar negeri.
7. Perlu dibentuk sebuah unit kerja khusus atau divisi Pengamanan – Pencegahan kejahatan perbankan di dalam struktur Bank / Bank Indonesia yang fungsinya untuk melakukan penerapan kebijakan pengamanan sistem, melakukan penelitian untuk pencegahan terhadap ancaman / kejahatan yang sudah ada maupun yang mungkin terjadi dan melakukan tindakan recovery serta pemantauan transaksi perbankan selama 24 jam.
8. Bank Indonesia perlu melakukan audit terhadap sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh perbankan untuk setiap kurun waktu tertentu.
9. Memperketat / mengendalikan dengan cermat akses nasabah maupun pegawai kejaringan sistem ICT perbankan, agar seluruh pegawai perbankan mengetahui bahwa mereka juga dipantau.
10. Perlu adanya ketentuan (Peraturan atau UU) agar perbankan bertanggung jawab dengan mengganti uang nasabah yang hilang akibat kelemahan sistem pengamanan ICT perbankan.
11. Perlu digunakan Perangkat Lunak Komputer Deteksi (software) untuk aktifitas rekening nasabah agar apabila terjadi kejanggalan transaksi dapat ditangani dengan cepat.
12. Perlu sosialisasi aktif dari perbankan kepada masyarakat / nasabah dan pegawai perbankan mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dengan produk / layanan yang disediakannya.
13. Menambah persyaratan formulir identitas pada waktu pembukaan rekening baru untuk pemeriksaan pada data base yang menghimpun daftar orang bermasalah dengan institusi keuangan.
14. Khusus perihal beban pembuktian, perlu dipikirkan kemungkinan untuk menerapkan om kering van bewijslast atau pembuktian terbalik untuk kasus-kasus cybercrime yang sulit pembuktiannya. Tujuannya adalah untuk mengadili para carder yang berbelanja dengan menggunakan kartu kredit orang lain secara melawan hukum.
15. Selain pembaharuan terhadap hukum pidana matriil dan formil, juga dibutuhkan badan khususuntuk menanggulangi cybercrime yang terdiri atas penyidik khusus yang bertugas untuk melakukan investigasi bahkan sampai pada tahap penuntutan.
16. Mengadakan pelatihan perihal cyber space kepada aparat penegak hukum yang mutlak dilakukan.
17. Perlu dibuat suatu kerja sama untuk meningkatkan koordinasi dan tukar menukar informasi secara online dan ditunjuk contact person dengan mengikutsertakan berbagai pihak
18. Sebaiknya dibuat aturan hukum yang mewajibkan setiap penyelenggara Internet Banking agar dalam setiap transaksi dari “siapa pun” dan dari “mana pun” para pihak diharuskan mencantumkan dan diminta memberikan “digital signature atau tanda tangan elektronik” dalam transaksi online tersebut. 
19. Pihak perbankan harus meningkatkan keamanan Internet Banking dengan melakukan beberapa hal seperti :

• Melakukan standarisasi dalam pembuatan aplikasi Internet Banking.
• Terdapat panduan apabila terjadi fraud dalam Internet Banking..
• Pemberian informasi yang jelas kepada user sedangkan pihak pemerintah dapat membebankanmasalah keamanan Internet Banking kepada pihak bank sehingga apabila terjadi fraud dalam suatu nilai tertentu, user dapat mengajukan klaim.

    20.POLRI dan Bank Indonesia harus melakukan beberapa hal penting yang meliputi:

• Mengembangkan wadah untuk melakukan hubungan informal untuk menumbuhkan hubungan formal.
• Pusat penyebaran ke semua partisipan.
• Pengkinian (update) data setiap bulan tentang perkembangan penanganan hukum.
• Program pertukaran pelatihan.
• Membuat format website antar pelaku usaha kartu kredit.
• Membuat pertemuan yang berkesinambungan antar penegak hukum.
• Melakukan tukar menukar strategi tertentu dalam mencegah / mengantisipasi cybercrime di masa depan.

DFIF (Digital Forensics Investigation Framework) telah banyak berkembang sejak tahun 1995, namun belum ada DFIF standart yang digunakan oleh para penyidik (investigator).

PROBLEMATIKA:

Penggunaan DFIF yang berbeda-beda akan menyebabkan pembuktian yang dihasilkan sulit diukur dan dibandingkan. Sedangkan dalam kenyataannya persidangan selalu melibatkan lebih dari satu pihak untuk pembuktikan sebuah fakta  persidangan. Pengukuran dan pembandingan akan muncul ketika salah satu pihak tidak puas atas hasil  pembuktian pihak yang lain. DFIF yang telah banyak berkembang tentu memiliki tujuan masing-masing. Namun belum adanya DFIF standart dari sekian banyak DFIF nyatanya juga menimbulkan masalah baru.

SOLUSI:

Untuk itu dengan adanya DFIF standart yang dapat mengakomo dir DFIF yang telah hadir sebelumnya. Metode Sequential Logic merupakan metode yang memiliki keterikatan atas latar belakang masukan terhadap keluarannya. Metode ini memiliki karakteristik yang dapat merekam histori dari masukan, sehingga dapat diasumsikan metode tersebut dapat melihat urutan DFIF sebelumnya untuk membentuk DFIF yang baru.

Penelitian ini menghasilkan DFIF baru yang diharapkan dapat menjadi standart metode penyelidikan para  penyidik. DFIF yang dihasilkan dalam penelitian ini disebut sebagai Integrated Digital Forensics Investigation  Framework (IDFIF) dikarenakan telah memperhitungkan DFIF sebelumnya. DFIF yang telah ada sebelumnya dapat di akomodir IDFIF dengan menggunakan Metode Sequential Logic.

MODEL-MODEL INVESTIGASI FORENSIKA DIGITAL YANG SUDAH ADA:

di mana

'Proactive Collection = { Incident Response Volatile Collection and Collection of Network Traces }

'Crime Scene Investigation = { Even triggering Function & Communicating Shielding → Documenting the Scene }

Reactive = { Identification → Collection & Acquisition → Preservation → Examination → Analysis → Presentation }

di mana:

Meningkatnya jumlah aktivitas kriminal yang menggunakan informasi digital sebagai alat atau target, memerlukan tata cara terstruktur dalam penangan proses investigasi. Proses atau prosedur penanganan yang digunakan dalam investigasi forensik komputer akan memiliki pengaruh langsung terhadap hasil investigasinya. Melewatkan satu langkah atau mengganti prosedur penanganan barang bukti dapat mengakibatkan kesimpulan yang tidak valid. Untuk itu harus dilakukukan pengukuran dan pembandingan akan muncul ketika salah satu pihak tidak puas atas hasil dalam Proses atau prosedur yang diterapkan dalam investigasi komputer forensic. Jangan sampai tahap atau prosesdur investigasi terlewatkan.karena dapat memberikan kesimpulan yang tidak valid, karena bukti digital dan elektronik yang tidak valid tidak dapat diterima dipengadilan. Maka dari itu sangat penting untuk seorang penyidik  komputer forensik  ​​untuk melakukan proses dengan baik dan memakai proses standar yang terstruktur. Belum ada model dan phases dalam DFIF standart dari sekian banyak DFIF yang digunakan oleh para penyidik (investigator). Oleh karena itu perlu adanya DFIF standart yang dapat menyempurnakan DFIF yang telah ada sebelumnya.

Pada awal tahun 1984, Laboratorium FBI dan badan penegak hukum lainnya mulai mengembangkan program untuk memeriksa barang bukti komputer. Dan dengan semakin berkembangnya zaman, model-model investigasi forensik komputer pun bermunculan utuk dapat menyempurnakan yang sebelumnya.

Melalui pengamatan terhadap model-model investigasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

Ø  Tahun              : 2011

Ø  Sumber            : http://airccse.org/journal/jcsit/0611csit02.pdf

Ø  Issue                : Investigation Models

• Paper “Membangun Integrated Digital Forensics Investigation Framework (IDFIF) Dengan Metode Sequential Logic”

Ø  Disusun oleh   : Rahayu, Y., Prayudi, Y.

• Paper “Digital Forensics to Intelligent Forensics“

Ø  Disusun oleh : Alastair Irons dan Harjinder Singh Lallie

•  Working Paper “An Overview of The Use of Digital Evidence in International Criminal Courts“

Judul : An Overview of The Use of Digital Evidence in International Criminal Courts

• Paper Seminar Ekplorasi Bukti Digital pada SIM CARD

• Research Paper “Impact of Electronic Evidence on The Audit Profession“Judul : Impact of Electronic Evidence on The Audit Profession

• Paper “Digital Evidence Cabinets: A Proposed Framework for Handling Digital Chain of Custody“